Salurkan Bantuan Desa, Kemendes Gandeng BI

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), menandatangani kesepahaman bersama dengan Bank Indonesia (BI), terkait upaya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial.

Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar mengatakan, dengan adanya komitmen bersama tersebut diharapkan dana yang disalurkan ke desa akan memenuhi prinsip 6T, yakni Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat administrasi dan Tepat kualitas.

“Ini adalah satu langkah strategis dan tepat. Mengingat dana-dana yang disalurkan semakin besar. Sebenarnya ini sudah diterapkan, bantuan dana desa disalurkan melalui rekening negara ke rekening kabupaten, lalu dari rekening kabupaten disalurkan ke rekening desa, tidak diberikan secara tunai,” ujarnya, Kamis (26/5/2016).

Menurutnya, perlu adanya deregulasi kebijakan perbankan dengan memasukkan sistem perekonomian inklusif, untuk memberi kemudahan dalam mengakses layanan perbankan kepada pelaku usaha kecil di daerah, terutama masyarakat miskin, penyandang disabilitas, buruh, seperti kemudahan dalam pemberian bantuan permodalan.

“Juga perlu didorong pendirian bank,minimal satu kecamatan memiliki bank cabang terutama di Kawasan Timur Indonesia,” ujarnya.

Saat ini kata Marwan, Kementerian Desa PDTT memiliki ruang lingkup kerja di 74.754 desa, 277 kawasan perdesaan, 122 kabupaten tertinggal, 41 kabupaten perbatasan 58 kabupaten rawan konflik, serta 619 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dana desa yang disalurkan sejak  2015 lalu yakni Rp20,7 Triliun, dan meningkat di 2016 yakni Rp47 Triliun, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat.

“Secara asumsi, jika 60 persen dari total dana desa digunakan untuk infrastruktur, maka akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,8 juta orang, dengan perhitungan waktu antara 3 sampai 6 bulan. Selain itu, melalui aktifitas pengembangan ekonomi perdesaan, bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang secara permanen,”pungkasnya.

Read More

RSUD akan bangun gedung rawat inap 2 lantai

Direktur RSUD dr.Tjitrowardojo Drg.Gustanul Arifin M.Kes menjelaskan, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Maka RSUD akan membangun gedung tambahan sebagai pemenuhan kekurangan ruang untuk rawat inap 2 lantai. Hampir semua kamar rawat inap dari kelas Paviliun, VIV, utama, hingga kamar rawat inap kelas 3, melebihi kapasitas. Seharusnya penggunaannya maksimal 60 sampai 80 persen.



“Namun pada kenyataannya telah mencapai lebih dari 80 persen bahkan sampai 90 persen lebih. Juga pentingnya sterilisasi ruangan sebelum dipakai pasien baru. Maka kami berupaya untuk menambah kamar, agar pasien dapat terlayani dengan sebaik-baiknya,” papar Gustanul Arifin dalam Forum perangkat daerah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo 2016-2021, di auditorium lanati II RSUD Dr. Tjitrowardojo pada Jum’at (26/5).

Hadir pula anggota DPRD Komisi D  H.Rujiyanto Sag MM, Nurul Komariyah S.Sos, Kepala Bappeda Drs.Said Romadhon, Dewan Pengawas dan dinas instansi terkait. Forum yang dibuka Kepala Bappeda diisi dengan panyampaian tentang Renstra RSUD, dan dialog yang dimoderatori  oleh Sri Raharjo SE MM.

Lebih lanjut Gustanul mengatakan, selain pembangunan tersebut juga akan dibangun gedung rawat inap untuk pasien penyakit jiwa. Demikian juga dokter yang menangani penyakit jiwa akan ditambah dua orang.  Untuk pembangunan gedung dan pemenuhan lainnya, dilakukan dalam dua tahap. Yakni tahap I antara lain pembangunan gedung rawat inap jiwa, pembangunan gedung rawat inap 2 lantai yang akan digunakan untuk Rawat Inap Kelas I (18 bed) di lantai 1, sedangkan lantai 2 digunakan untuk managemen residen.

Dikatakan, disamping itu juga dilaksanakan rehabilitasi gedung cempaka menjadi laboratorium, rehabilitasi gedung kenanga menjadi poliklinik, pembangunan Radiologi dan IMC, pembangunan jalan lingkar, dan pehabilitasi pagar depan RSUD. “Kami memang tidak bisa melaksanakan pembangunan langsung dalam satu tahap, karena keterbatasan anggaran mengingat pembangunannya berdasarkan pendapatan. Maka kami merencanakan pembangunan tahap II di tahun 2017 yang akan datang,” kata Gustanul.

Sementara itu Said Romadhon mengatakan, sekarang perencanaan harus berdasarkan money follow program. Yakni pembiayaan terhadap pembangunan tidak lagi pada fungsinya, namun sekarang diprioritaskan pada program perencanaan, sesuai bobot manfaat yang berpihak kepada masyarakat. Semua program yang diajukan akan dilihat nilai kemanfaatannya, di mana yang paling tinggi manfaat bagi masyarakat itulah yang akan mendapatkan prioritas. “Seperti pada forum ini dipaparkan rencana strategis, untuk itu manfaatkanlah forum ini untuk urun rembug agar RSUD kedepan semakin baik,” katanya.

Anggota DPRD Rujiyanto berharap partisipasi bersama untuk kemajuan RSUD, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik. Tentu harapannya derajat kesehatan masyarakat Purworejo meningkat, sehingga terwujud masyarakat yang sehat dan sejahtera. “Kami mendukung pembangunan gedung tambahan di RSUD, untuk kepentingan kesehatan masyarakat Purworejo,” harapnya.

Read More

Perangkat Desa Kecamatan Bayan Ikuti Seleksi kuliah gratis

Pemerintah Kecamatan Bayan melakukan seleksi perangkat desa yang akan mengikuti program kuliah gratis melalui seleksi/test perangkat secara tertulis. Peserta yang bisa mengikuti tes adalah semua perangkat desa di wilayah kecamatan Bayan (bagi yang ikut seleksi di Bayan) dengan pendidikan minimal SLTA sederajat.

Menurut Sekcam Bayan Bagas Adi Karyanto SSos MSi, seleksi tersebut merupakan tindak lanjut rencana Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM yang akan melakukan inovasi guna meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui program kuliah gratis di ASMI Desanta Yogyakarta. “Pak Bupati memberi jatah setiap kecamatan berhak mengirimkan 2  perangkat desa sebagai peserta program dimaksud,” katanya.

Tes yang diadakan di Pendopo Kecamatan Bayan, Kamis (26/5), diikuti oleh 23 peserta.   Dalam pelaksanaan tes, peserta sangat serius dalam mengerjakan soal tertulis, dengan diawasi dari pegawai Kecamatan Bayan.

Setelah dikoreksi, dari 23 peserta ada 2 orang yang mendapatkan nilai terbaik, Dariyati dari Desa Bandungkidul dan Ririn Satyarini dari Desa Dewi. Sehingga kedua peserta tersebut akan menjadi wakil Kecamatan Bayan untuk mengikuti program kuliah gratis tahun 2016, dan secara tertulis dilaporkan di Bagian Pemdeskel Setda Kabupaten Purworejo.

“Kami berharap pada tahun-tahun mendatang perangkat desa yang mengikuti program tersebut lebih dari 2 orang per kecamatan, sehingga pemerintah desa memiliki perangkat desa dengan SDM yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan sekarang,” katanya (Bakohumas Bayan

Read More

Ny.Fatimah Agus Bastian minta PKK disiplin administrasi

Ketua TP PKK Ny.Fatimah Agus Bastian meminta jajaran TP PKK dalam melakukan kegiatan juga didukung dengan administrasi yang lengkap. Sehingga tidak saja displin dalam kegiatan, namun juga displin dalam administrasi. Apalagi administrasi sebagai rujukan dalam setiap penilaian, tentu keberadaan administrasi sebagai data dukung utama untuk mengetahui sebuah kegiatan berjalan sesuai perencanan. Juga sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikutnya.

“Seperti pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja TP PKK di Tingkat Kecamatan, agar membuat laporan dengan data dukung administrasinya. Sehingga PKK kabupaten dapat mengetahui yang sudah melaksanakan dan yang belum melaksanakan Raker, juga hasil-hasil yang dimusayawarhkan dalam Raker. Kalau ada surat pemberitahuan pelaksanaan Raker PKK di kecamatan, insyaAllah saya beserta Tim mengahdiri,” papar Ny. Fatimah Agus Bastian pada kegiatan pembinaan pengurus dan anggota TP PKK yang dilaksanakan di Gedung PKK Kabupaten Purworejo. Hadir pula Sekda Purworejo, Wakil Ketua TP PKK Ny.Sri Yuni Astuti, Ketua TP PKK kecamatan se Kabupaten Purworejo, dan beberapa pengurus PKK desa dan kelurahan.



Dikatakannya, dengan Raker PKK untuk menyusun program kerja PKK dalam satu tahun. Selain itu sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam mengimplementasikan 10 program Pokok PKK, juga merupakan salah satu upaya untuk mengetahui permasalahan yang ada dan upaya pemecahannya. “Sehingga saya berusaha dapat hadir dalam Raker, terkecuali ada kegiatan lain mendampingi Bapak Bupati. Diharapkan kedepan PKK kabupaten, kecamatan hingga desa kelurahan dapat berjalan baik,” harap Ny.Fatimah yang juga memberikan motivasi kepada pengurus PKK melalui rangkaian kata penyemangat untuk berjuang dalam memajukan PKK yang endingnya untuk kesejateraan masyarakat Purworejo.

Sementara itu Sekda Drs.Tri Handoyo MM yang diminta untuk mengisi dalam pembinaan PKK tersebut mengatakan, peran TP PKK sangat penting dalam kemajuan Kabupaten Purworejo. Karena PKK sebagai mitra pemerintah, apalagi dalam Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang desa, PKK di desa ikut dalam pembahasan pembangunan desa. Tentunya PKK desa butuh sentuhan dari PKK kecamatan. Terutama Ketua TP PKK yang merupakan jabatan yang melekat karena sebagai istri Camat.

“Untuk itu Ketua TP PKK kecamatan yang dipegang Bu Camat-Bu Camat supaya memanfaatkan sebaik-baiknya untuk turun ke desa kelurahan, melakukan pembinaan. Kalau dinikmati akan menjadi senang tidak saja menjalin hubungan kerja, namun juga terjalin persaudaraan hingga tak lagi menjabat sebagai camat. Saya yang sudah mengalami jadi Camat, meski sudah tidak lagi camat namun sampai sekarang Pak Lurah-Pak Lurah masih baik dengan saya seperti saudara. Maka dimanapun mendapatkan tugas, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan gunakan waktu yang sebaik-baiknya, pasti ada hikmahnya,” tandas Tri Handoyo.

Read More

Kawal Keterbukaan Informasi di Desa, Kemendes Gandeng KIP

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Marwan Jafar berkomitmen untuk mengawal keterbukaan informasi di desa. Menurutnya, keterbukaan informasi di desa adalah upaya terbaik untuk meningkatkan kemampuan,kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

"Desa menghadapi banyak tantangan, sebanyak 45 persen desa di Indonesia dalam kategori tertinggal. Keterbukaan informasi sangat penting untuk dapat mengentaskan ini," ujarnya, saat menjadi Keynote Speech Peringatan 8 Tahun Lahirnya UU KIP, di Wisma Antara.

Guna memaksimalkan upaya tersebut, Kemendes PDTT melakukan kerjasama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keterbukaan informasi desa. Ia juga meminta kepada KIP, untuk dapat memberikan pelayanan dan informasi yang  benar kepada desa. Mengingat, mayoritas aparat desa masih berpendidikan rendah.

"Rata-rata aparat desa masih berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Agar bisa mengelola pemerintahan dengan baik, tentu harus diberikan informasi yang benar. Mereka tidak boleh didiskriminasi, karena dengan informasi mereka bisa.belajar," ujarnya.

Dikatakan Menteri Marwan, untuk memberikan informasi dan pengetahuan ke desa bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah maupun aparat desa, yang masih bersikap tertutup soal desa.

"Bahkan ketika turun ke desa-desa, kami membawa fotokopi berkas SKB3 Menteri dan kami bagikan ke desa. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu informasi-informasi soal desa," ujarnya.

Oleh sebab itu, Menteri Marwan menyambut terbuka kolaborasi dan kerjasama antara Kemendes dan KIP dalam mengawal keterbukaan informasi desa. Ia meyakini, kolaborasi tersebut akan sangat mempengaruhi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pemerintahan di desa.

"Cara terbaik untuk membangun desa sebagaimana amanat undang-undang desa, adalah dengan memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada desa. Di sinilah kemudian pentingnya keterbukaan informasi di desa," ujarnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi yang diterapkan di desa dimulai dengan mewajibkan aparat desa menyampaikan realisasi dana desa melalui berbagai forum desa maupun papan informasi desa. Di sisi lain, Kemendes PDTT juga telah membentuk sistem informasi berbasis desa.

"Tahun 2016, akan ada sebanyak 30 ribu sistem informasi berbasis desa. Kita juga membangun.sistem informasi desa terpadu yang terdiri dari portal desa online, sistem informasi manajemen BUMDes, transparansi keuangan desa, layanan desa, dan monitoring desa. Kita juga unit pengaduan melalui call center," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono mengatakan, MoU antara Kemendes PDTT dan KIP adalah bukti keterkaitan erat antara UU Desa dan UU KIP. Selanjutnya, hal tersebut juga merupakan aspirasi dari komisioner Komisi Informasi Daerah yang memerlukan payung hukum untuk ditindaklanjuti di daerah.

"Sesuai dengan kewenangannya, desa adalah tanggungjawab KOmisi Informasi di daerah. Kami.harap, MoU ini tidak hanya coretan di atas kertas, tapi bisa diterapkan di daerah," ujarnya.

Abdulhamid mengatakan, dalam mendukung undang-undang desa, KIP telah melakukan upaya untuk mengawasi implementasi uu desa, terutama dana desa. Menurutnya, hal tersebut adalah bukti bahwa KIP telah merespon UU Desa secara implementatif.

"Sejak dilahirkan Undang-Undang Desa pada 12 Desember 2014, kami sudah melakukan banyak upaya, salah satunya dengan melakukan diskusi tentang pengawasan dana desa," ujarnya.

Read More

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk tingkat perkembangan desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam kaitan penajaman fokus dan lokus dalam pengembangan program prioritas (program unggulan dan kegiatan prioritas) yang berdasarkan 3 pendekatan yang disebut sebagai pilar Desa Membangun Indonesia, yaitu:

1.Jaring Komunitas Wiradesa

Memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upaya penduduk desa menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan mereka, baik sebagai individu, keluarga, maupun kolektivitas warga desa.

2.Lumbung Ekonomi Desa

Potensi sumber daya di desa bias dikonversi menjadi ekonomi yang di dalamnya melibatkan adanya modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah yang mensejahterakan secara ekonomi.

3.Lingkar Budaya Desa

Gerakan pembangunan desa haruslah dilakukan secara kolektivisme, di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan, dan kesadaran mau melakukan perubahan melampaui panggilan pribadi.

Sebagai basis data, IDM disusun dengan menggunakan data Podes tahun 2014 yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu: 1) sosial, 2) ekonomi, dan 3) budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variable diturunkan menjadi indikator operasional. Jumlah variabel dalam IDM sebanyak 22 variabel dan indikator sebanyak 52 indikator. IDM mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni:

1.Desa Sangat Tertinggal (nilai IDM < 0,491),

2.Desa Tertinggal (nilai 0,491< IDM < 0,599),

3.Desa Berkembang (nilai 0,599 < IDM < 0,707),

4.Desa Maju (nilai 0,707 < IDM < 0,815), dan

5.Desa Mandiri (nilai IDM > 0,815).

Read More

Tumbuhkan Gentong Mas di desa

Dalam rangka menumbuhkan kembali kebersamaan dalam bentuk budaya gotong royong dimasyarakat, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (KBPM) mulai menumbuhkan Gerakan Gotong Royong Masyarakat (Gentong Mas) di desa-desa. Budaya Gentong Mas ini merupakan kekuatan local sejak dulu yang dimiliki masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Namun sayangnya lambat laun gotong royong mulai memudar. “Oleh karenanya Gentong Mas harus ditumbuhkan dan dihidupkan serta dilestarikan, sebagai andalan dan kekuatan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan desa,” ungkap Kepala Badan KBPM Sumharjono S.Sos MM, pada kegiatan gebrak gotong royong Jum’at (20/5) kemarin.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Pageron Kecamatan Kemiri, dan dihadiri Camat Kemiri Sumarjono S.Sos beserta Muspika, Kabid Pengembangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan Drs.Ujiyanto, Ketua TP PKK kecamatan, Ketua Persit Candra Kirana Ny.Titik Tommy, Kades Pageron Suparman, Kades Wasiat Ngombol Ir.Rofian Bastaman, dan sejumlah Kades sekitar.

Lebih lanjut Sumharjono mengatakan, slogan Gentong Mas untuk selalu mengingatkan masyarakat, dan terbukti dapat menggerakan berbagai elemen masyarakat dari berbagai penjuru Purworejo untuk bersama-sama melakukan gotong royong di Desa Pageron. Termasuk dari perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah kecamatan berkumpul di Desa Pageron untuk bersama-sama melakukan kegiatan perdana Gentong Mas.

“Maka gotong royong harus kita tumbuhkan kembali supaya guyub rukun masyarakat terus terjaga. Mengingat budaya gotong royong sebenarnya merupakan tata kelola kehidupan yang bisa meringankan beban semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Kegiatan ini sekaligus mendukung TNI manunggal membangun desa (TMMD) sengkuyung tahap I,” tuturnya.

Sumharjono percaya masyarakat sebenarnya masih bisa digerakkan melalui budaya gotong royong seperti ini, hanya penggeraknya saja yang mungkin selama ini kurang fokus. “Di desa-desa meskipun dalam skala kecil budaya gotong royong masih ada. Dari yang kecil ini kita galang untuk seluruh kabupaten sehingga Gentong Mas ini dapat menyeluruh,” tandas Sumharjono yang didampingi Kabid Drs.Ujiyanto.

Ujiyanto menambahkan, kegiatan gebrak gotong royong yang sekaligus dirangkai dengan kegiatan perdana Gentong Mas ini meliputi kerja bhakti yang dipimpin langsung Kepala BKBPM Sumharjono, kemudian pasar murah, donor darah, layanan kontrasepsi KB, dan penyuluhan dari SKPD terkait. Untuk pasar murah berupa paket sembako dengan harga murah yang diperuntukkan warga kurang mampu sebanyak 350 paket sembako. Satu paketnya diberikan kepada satu KK yang berisi minyak goreng, gula, telur, dan mie instan. “Harapannya paket sembako ini, dapat meringankan warga dalam menjelang bulan ramadhan,” ujarnya

Read More